KREDIT MACET

ANALISIS KASUS KREDIT MACET

A.  Landasan Teori

Kredit berasal dari bahasa latin creditus atau credere, yang artinya kepercayaan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.[1] Dalam perbankan syariah, kredit disebut dengan pembiayaan. Dimana dalam pembiayaan tersebut, bank syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi semua kewajiban pada waktunya, sebelum bank menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.[2] Sama halnya dengan bank syariah, pada bank konvensional dalam memberikan kredit kepada calon nasabah juga didasari oleh kepercayaan. Selain itu, sebelum memberikan kredit kepada nasabah juga harus memperhatikan faktor kemauan dan kemampuan calon nasabah dengan hati-hati dan menjaga unsur keamanan sekaligus menjaga unsur keuntungan dari kredit.

Di dalam bank konvensional dan bank syariah, terdapat unsur-unsur kredit, yaitu: pada bank konvensional, unsur-unsur tersebut meliputi penyediaan uang, pinjam-meminjam, melunasi dengan jangka waktu tertentu, dan bunga. Sedangkan pada bank syariah, unsur-unsur dari kredit ialah mengembalikan dengan jumlah yang sama, tidak menyebutkan nama akad, menggunakan bagi hasil (imbalan), dan melunasi dengan jangka waktu tertentu berupa jumlah pokok kredit dan juga bagi hasil (imbalan). Selain unsur-unsur tersebut, dalam kegiatan perkreditan juga terdapat prinsip-prinsip yang digunakan dalam perbankan. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.

1.    Character (watak), yaitu bank harus mengetahui bagaimana watak atau kepribadian calon nasabah dengan mensurvei tempat tinggalnya dan juga menanyakan beberapa hal kepada orang disekitar tempat tinggal nasabah sebelum memberikan kredit.

2.    Capacity (kemampuan managerial), yaitu bank mencari informasi mengenai pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha.

3.    Capital (modal), yaitu untuk mengetahui keseriusan calon nasabah dalam hal kredit.

4.    Collateral (jaminan/agunan), yaitu untuk memberikan hak prefensi (didahulukan pelunasan piutangnya). Prinsip ini juga bisa digunakan untuk menuntut, jika nasabah tidak bisa meneruskan kredit.

5.    Conditional of economy (kondisi ekonomi), yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomiannya, dan juga untuk mempertimbangkan apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak.

Selain itu, juga terdapat presentase BMPK yaitu 10% dari modal bisa diberikan kepada:

1.    Pemegang saham yang bersangkutan

2.    Anggota Dewan Komisaris

3.    Anggota Direksi

4.    Keluarga pihak pemegang saham

5.    Pejabat bank lain

6.    Perusahaan-perusahaan lain yang didalamnya terdapat pemegang saham.

Selain penjelasan diatas, terdapat berbagai jenis kredit yang salah satunya yaitu kredit macet. Yang dimaksud dengan kredit macet yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 270 hari. Kriteria kredit macet meliputi tunggakan angsuran pokok melampaui 270 hari, kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Selain itu, menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:462), kredit macet terjadi karena tiga faktor yaitu prospek usaha (management lemah), keuangan debitur (rasio hutang terhadap modal sangat tinggi), dan kemampuan membayar.[3]  

B.  Peraturan Mengenai BMPK

Sebelum mengetahui peraturan yang mengatur tentang BMPK, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan BMPK. BMPK kepanjangan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yang artinya persentase maksimum penyediaan dana  yang diperkenankan terhadap modal bank.[4]

BMPK diatur dalam Peraturan BI No. 8/13/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan managemen resiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan/atau Penyediaan Dana besar (large exposures). Pada Pasal 3, Bank dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK dan memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK. Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari Modal Bank. Selain itu, Bank juga dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.[5]

Didalam PBI tersebut juga terdapat sanksi apabila melanggar ketentuan-ketentuan BMPK. Adapun sanksi tersebut terdapat pada Pasal 44, berupa denda. Selain denda, bank juga bisa dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis atau peringatan, dicantumkan dalam daftar pihak-pihak tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan, dan juga pembekuan kegiatan usaha tertentu.

C.  Contoh Kasus Kredit Macet

1.    Kasus Pertama

Pada tahun 2011, Direktur PT Siak Raya Timber (Kea Meng Kwang alias Edmond Kea) melakukan pinjaman kredit di Bank BNI 46 Pusat, Jakarta. Direktur PT SRT mengajukan kredit sebesar Rp 97 Milyar, karena pada saat itu perusahaan mengalami masalah pemasokan kayu sebagai bahan baku. Direktur perusahaan di bidang kayu tersebut menyertakan agunan pabrik PT SRT beserta barang-barangnya. Pinjaman tersebut dicairkan tahun 2011 sebanyak dua kali pencairan dengan nomor rekening yang berbeda. Uang pertama dicairkan sebanyak Rp 48 miliar. Beberapa waktu berikutnya, kembali dicairkan sebanyak Rp 49 miliar. Namun pada tahun 2012, Edmond Kea mulai macet dalam membayar kredit yang diajukannya itu. Menurut informasi yang dirangkum, Edmond Kea sudah melarikan diri ke Singapura dan menjadi warga negara (WN) Singapura.[6]

Ketika sudah terjadi kredit macet, Bank BNI tetap melakukan penagihan, dan meminta PT. SRT untuk menjual asetnya. Bank BNI juga telah melakukan beragam upaya dalam mengembalikan kredit PT SRT, baik dengan menjual jaminan produktif hingga jaminan tidak produktif.[7] Tetapi setelah macetnya kredit tersebut, barulah diketahui bahwa agunan tersebut hanya senilai Rp 5 miliar.

2.    Kasus Kedua

Pada tahun 2013 lalu, tepatnya pada hari senin 4 Febuari 2013 di Pekanbaru terdapat kasus kredit macet yang mencapai Rp 4,9 Milyar dengan agunan lahan fiktif di Bank BNI Capem Pekanbaru. Nasabah atas nama Rosinta Simarmata dan David Silalahi terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Bangkinang, karena megklaim lahan sawit milik orang lain. Kebun sawit inilah yang juga dijadikan sebagai agunan di Bank BNI Cabang Pekanbaru, dengan memalsukan surat sertifikat tanah dan mengajukan kredit senilai Rp 4,9 Milyar.

Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata terdapat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh oknum Bank BNI dalam memberikan kredit. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh Polda Riau dan menetapkan tiga tersangka. Ketiga tersangka tersebut berinisial AY, CM, dan DS merupakan karyawan Bank BNI yang menyetujui kredit, padahal agunan berupa sertifikat palsu. Pihak Bank BNI dalam memberikan kredit di duga kuat bahwa mereka telah kongkalikong dengan Rosita.[8]

D.  Analisis Kasus Kredit Macet

Dari kedua kasus diatas, dapat dianalisis dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang BMPK. Sesuai dengan PBI No.7/3/PBI/2005 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan managemen resiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan/atau Penyediaan Dana besar (large exposures). Tetapi dalam kasus diatas, bank dalam memberikan kredit kurang atau bahkan tidak menggunakan prinsip tersebut. Selain itu, bank sebelum memberikan kredit, juga harus menerapkan prinsip 5C yang sudah dipaparkan diatas.

Pada kasus pertama, sebelum memberikan kredit, hendaknya bank harus mensurvei keadaan perusahaan tersebut dan juga mengetahui besar atau nominal barang yang dijadikan agunan ketika diuangkan. Selain itu, dalam memberikan kredit juga harus dengan persetujuan Dewan Komisaris Bank. Selain kelalaian pada pihak bank, nasabah juga telah melanggar ketentuan BMPK. Dalam melakukan kredit di bank, seharusnya nasabah juga harus mematuhi segala peraturan yang telah diberikan bank, terutama dalam hal pembayaran kredit. Dari keterangan kasus diatas, nasabah sudah bisa dianggap melanggar ketentuan-ketentuan BMPK. Karena sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 dijelaskan bahwa Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh hari). Sedangkan pada kasus tersebut sudah terjadi tunggakan selama lebih dari 90 hari. Nasabah dan juga bank bisa dikenakan sanksi. Sanksi dalam BMPK ada 2, yaitu berupa denda dan sanksi administratif.

Sedangkan pada kasus kedua, bank dianggap telah bekerjasama dengan nasabah. Selain itu, pengawasan dalam kegiatan perkreditan di bank tersebut juga dianggap lemah. Pihak atau oknum bank juga bisa dikatakan melanggar ketentuan BMPK, yaitu pada Pasal 3. Bunyi pasal tersebut yaitu Bank dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK dan memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK. Selain itu, bank juga telah dianggap kurang teliti dalam menerima jaminan yang diberikan oleh nasabah, sehingga terdapat pemalsuan sertifikat yang dijaminkan.

Pada intinya, bank sebelum memberikan kredit kepada nasabah, harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan teorinya. Selain itu, juga harus mengetahui ketentuan-ketentuan BMPK. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari bertambahnya kasus kredit macet di Indonesia yang menimbulkan kerugian dengan jumlah yang besar.

  

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, Kodifikasi BMPK dan Penyertaan Modal, Kodifikasi-BMPK dan Penyertaan Modal.pdf, diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pkl. 10.10 WIB.

Jumhana, Muhamad. 2012. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Adya Bakti.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

W Nur, Kredit Macet, eprints.uny.ac.id, diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pkl. 20.21 WIB.

http://www.merdeka.com/peristiwa/kredit-macet-rp-97-m-direktur-pt-srt-kabur-jadi-wn-singapura.html, diakses pada tanggal 16 Mei 2015 pkl. 09.25 WIB.

http://www.pewarta-indonesia.net/berita/hukum/11062-kredit-macet-capai-rp49-m-di-bni-capem-pekanbaru.html, diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pkl. 09.30 WIB.

http://riauheadline.com/view/Hukrim/10065/Kasus-Kredit-Macet-Rp97-Miliar-di-BNI-Belum-Tersentuh-Hukum.html, diakses pada tanggal 16 Mei 2015 pkl. 09.20 WIB.

---

[1] Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

[2] Muhamad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Adya Bakti, 2012), hlm. 333.

[3] W Nur, Kredit Macet, eprints.uny.ac.id, diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pkl. 20.21 WIB.

[4] Bank Indonesia, Kodifikasi BMPK dan Penyertaan Modal, Kodifikasi-BMPK dan Penyertaan Modal.pdf, diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pkl. 10.10 WIB.

[5] Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005.

[6] http://www.merdeka.com/peristiwa/kredit-macet-rp-97-m-direktur-pt-srt-kabur-jadi-wn-singapura.html, diakses pada tanggal 16 Mei 2015 pkl. 09.25 WIB.

[7] http://riauheadline.com/view/Hukrim/10065/Kasus-Kredit-Macet-Rp97-Miliar-di-BNI-Belum-Tersentuh-Hukum.html, diakses pada tanggal 16 Mei 2015 pkl. 09.20 WIB.

[8]http://www.pewarta-indonesia.net/berita/hukum/11062-kredit-macet-capai-rp49-m-di-bni-capem-pekanbaru.html, diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pkl. 09.30 WIB.