Revisi Analisis Sosiologis

Revisi sosiologi hukum tanggal 17 Oktober 2015

Oleh: Vivi Alvitur Rohmah (1711143083/HES 3-B)

LAPISAN MASYARAKAT DAN ANALISIS SOSIOLOGIS

A.  Tinjauan Pustaka

Lapisan masyarakat atau strata sosial merupakan suatu proses terjadinya pelapisan-pelapisan dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menyebabkan adanya tingkatan (status sosial). Sebab utama timbulnya stratifikasi sosial adalah tidak berimbangnya pembagian hak dan kewajiban serta tanggungjawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antar sesama anggota masyarakat.[1] Berikut ini adalah beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya lapisan/strata sosial:

1.    Ukuran kekayaan

2.    Ukuran kekuasaan

3.    Ukuran kehormatan

4.    Ukuran ilmu pengetahuan.[2]

Dalam kehidupan masyarakat, faktanya juga terdapat pelapisan masyarakat yang dinilai dari empat hal diatas. Seperti dalam penanganan kasus hukum, terkadang seseorang yang tergolong lapisan atas bisa dengan mudahnya mendapat fasilitas hukum yang terbaik, bahkan bisa juga terbebas dari hukuman. Sedangkan masyarakat lapisan bawah, akan mendapat fasilitas hukum yang tidak sebaik masyarakat lapisan atas, bahkan ada yang mendapat perlakuan kurang baik dan tanpa diselidiki lebih lanjut langsung mendapat hukuman.

B.  Contoh Kasus

LAPISAN ATAS
No.	Jenis Pidana	Nama Terdakwa	Nama korban dan Jumlah Korban	Kerugian		Perlakuan Aparat dan Fasilitas Hukum
				Materiil	Immateriil
1.	Perampokkan uang sebesar Rp 4,8 miliar milik PT Advantage di Semarang	-    Brigadir Supriyanto -    Serthu Trisna Prihantoro -    Serda Isac Korputi	PT Advantage	Uang sebesar Rp 4.8 Miliar	Selain PT Advantage yang mengalami kerugian dan hampir saja bangkrut, seorang karyawan yang bertugas mengambil uang tersebut juga mengalami trauma akibat ditodong senjata.	Setelah korban melaporkan kasus tersebut, polisi langsung melakukan pencarian pelaku perampokkan dan berhasil membekuknya. Kemudian polisi juga memberikan ancaman kepada para pelaku tersebut dengan hukuman yang sangat berat dan sanksi pemecatan kerja. Tetapi sampai saat ini, hukuman yang diberikan belum jelas dan seakan-akan kasus tersebut belum juga ada titik penyelesaiannya.
2.	Korupsi Dana Haji dan penyelewengan DOM yang dilakukan oleh Mantan Menteri Agama untuk biaya kepentingan pribadi sebesar Rp 27,28 Miliar dan kurang lebih 18 juta Riyal Arab Saudi	Suryadharma Ali	Negara	Uang sebesar Rp 27,28 Miliar dan kurang lebih sekitar 18 juta riyal Arab Saudi	Selain Negara yang mengalami kerugian, juga menyebabkan membludaknya calon jamaah haji yang belum jadi berangkat haji dan mengecewakan para calon jamaah haji	Dalam sidang Suryadharma Ali dijerat pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 5 ke 1 dan Pasal 65 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Suryadharma Ali juga mendapat fasilitas yang bisa dibilang mewah, yaitu pada saat persidangan diperbolehkan menggunakan laptop dan penambahan jam kunjung pada hari sabtu, serta dengan mudahnya ijin dengan alas an melayat kakaknya yang meninggal.

LAPISAN BAWAH
No.	Jenis Pidana	Nama Terdakwa	Nama Korban dan Jumlah Korban	Kerugian		Perlakuan Aparat dan Fasilitas Hukum
				Materiil	Immateriil
1.	Perampokkan uang sebesar Rp 40 juta di  minimarket Seven Eleven Tebet	-    Suhada (Ada) -    Ibrahim (Baim) -    Jefri Hardiansyah (Obet)	Minimarket Seven Eleven Tebet di Jakarta Selatan	Uang sebesar Rp 40 Juta	Minimarket mengalami kerugian yang bisa menyebabkan kebangkrutan dan karyawan yang berada di TKP bisa mengalami trauma	Pada saat penangkapan, polisi membawa mereka secara paksa ke kantor polisi dan terkena pasal 365 KUHPidana tentang pencurian dan kekerasan. Selain itu, para pelaku  juga dipenjara selama 9 tahun.
2.	Penipuan dengan modus Rapat Kerja Nasional	Baharudin	Eman Suparman	Uang sebesar Rp 26 juta	Korban mengalami kerugian yang bisa dibilang cukup besar dan belum sempat merasakan gaji yang baru saja ditransfer di ATM-nya. Selain itu, juga terkena pengaruh hipnotis	Meskipun korban sudah memaafkan si pelaku, tetapi ia tetap dijerat pasal pasal 28 ayat (1) jo dan Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni Dan atau Pasal 378 KUHPidana yang ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara.
3.	Pencurian semangka di Kediri	-    Kolil (50 tahun) -    Basar Suyanto (41 tahun)	Pemilik semangka	Sebuah semangka dengan harga Sekitar Rp 30.000	Pemilik/korban merasa rugi karena semangka miliknya dicuri	Kolil dan Basar Suryanto yang ditemani masing-masing kuasa hukumnya dalam persidangan divonis hukuman penjara masing-masing selama 15 hari dan juga harus menjalani masa percobaan selama 1 bulan. Mereka juga dikenakan beban biaya perkara masing-maing Rp 1.000,-

C.  Analisis Sosiologis

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa perlakuan hukum di Indonesia sangat miris. Misalnya saja seperti kasus korupsi dana haji dan dana operasional menteri yang dialami oleh Suryadharma Ali. Dalam persidangan ia diperbolehkan menggunakan laptop dengan alasan untuk mencatat materi-materi sidang. Selain itu, ia juga mendapat tambahan jam kunjung setiap hari sabtu selama dipenjara. Meskipun dipenjara, ia bisa dengan mudahnya meminta ijin pulang dengan alasan melayat kakaknya yang meninggal.

Sedangkan kasus yang dialami oleh masyarakat biasa, misalnya seperti kasus yang dialami oleh Kolil dan Basar Suyanto warga Kediri yang dituduh mencuri semangka. Sebelum dilaporkan ke pihak yang berwajib, keduanya sempat di pukuli dan ditodong pistol oleh saksi dan keduanya mengalami trauma. Hingga akhirnya, keduanya harus menjalani hukuman penjara masing-masing selama 15 hari dan percobaan 1 bulan, serta masih harus membayar beban biaya perkara  masing-masing sebesar Rp 1.000,-. Meskipun dalam sidang selanjutnya akhirnya mereka dibebaskan, tetapi mereka mengalami kerugian yaitu mendekam dipenjara selama lebih dari vonis yang berikan.

Maka jelaslah sudah, bahwa hukum untuk pelaku kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat lapisan atas sangatlah lemah. Undang-undang hanya dipakai sebagai sampul saja dan para pelaku bisa dengan mudahnya berkeliaran bahkan bisa terbebas dari hukum. Sedangkan bagi pelaku kejahatan dari masyarakat bawah, hukum bersifat tegas dan sesuai dengan undang-undang. Padahal, kejahatan yang dilakukan tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan.

---

[1] Zulfatun Ni’mah, Sosiologi Hukum; Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 63.

[2] Ibid, hlm. 66-67.